Bank di Indonesia
Bank Umum	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Persamaan 1.      Sama-sama bisa bersifat konvensional atau syariah 2.      Sama-sama memberikan pinjaman kepada masyarakat surplus dalam bentuk deposito dan masyarakat devisit dalam bentuk kredit 3.      Sama-sama menghimpun dan menyalurkan uang kepada masyarakat
Perbedaan
1.      Terdapat Giro 2.      Dapat melayani jasa lalu lintas keuangan, seperti transfer atau kliring	1.      Tidak terdapat Giro 2.      Tidak melayani jasa lalu lintas keuangan

UU No 23 th 1999	UU No 3 th 2004
Perbedaan:
1.      Bank Indonesia dianggap sebagai lembaga yang membantu negara	1.      Bank Indonesia dianggap sebagai lembaga independensi di mana ia memiliki wewenang untuk mengatur kebijakannya sendiri. Sebagai lembaga yang independen, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam Bank Indonesia dan Dewan Gubernur tidak dapat dicabut jabatannya.
2.      Bank Indonesia memiliki banyak tujuan, yaitu sebagai agen pembangunan atau lembaga intermedia.	2.      Bank Indonesia dikonsepsikan pada satu tujuan yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Stabil yang dimaksud adalah stabil dalam valuta asing dan stabil sebagai nilai tukar.
3.      System pengawasan ada pada Dewan Moneter	3.      System pengawasan dilakukan secara internal melalui Dewan Gubernur dalam Bank Indonesia. Keanggotaan Dewan Gubernur Bank Indonesia ada 3, yaitu; a.       Gubernur Bank Indonesia b.      Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia c.       Deputi Gubernur

 

Bank Pembangunan Islam adalah lembaga keuangan internasional yang tujuannya untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan social dari Negara- Negara anggota dan masyarakat Muslim secara individu serta bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu, Hukum Islam. Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank) lahir dengan adanya konflik Timur Tengah. Lahirnya IDB berhubungan dengan konflik Timur Tengah dengan Israel pada Oktober 1973 di mana mendapat perhatian serius dari negara barat. Pada saat itu dibutuhkan bantuan dan kerja sama untuk membantu sesama Negara Muslim. Solidaritas negara-negara Arab memperluas masalah tersebut dengan mendirikan sebuah kerjasama bebasis Islam. Perlahan kerjasama ini menjadi lahan untuk membangun sebuah institusi ekonomi yang dapat membantu perkembangan pembangunan negara-negara Islam.Ide pendirian Bank Islam pertama kali dibicarakan di konferensi Menteri Luar Negeri Negara-Negara Islam yang kedua di Karachi pada Desember 1970. Agenda pertemuan tersebut adalah “Economic, Cultural, and Social Co-operation among Participating States” salah satu pembahasannya adalah Bank Muslim Internasional untuk perdagangan dan pembangunan. Pada 1975, berdirilah IDB (Islamic Development Bank) yang didirikan di Jeddah, Arab Saudi. Sebagai sebuah lembaga perbankan internasional, IDB dipercayai dengan fungsi mendorong perdagangan asing dan kerja sama ekonomi di negara-negara Islam. Juga, melakukan penelitian untuk memungkinkan kegiatan ekonomi, keuangan, dan perbankan di negara-negara Islam untuk menyesuaikan diri dengan syariah. Bank secara resmi dibuka pada 15 Syawal 1395H atau pada tanggal 20 Oktober 1975. Keanggotaan Islamic Development Bank terdiri dari 56 negara. Kondisi dasar untuk keanggotaan adalah bahwa calon negara anggota harus menjadi anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Dewan Gubernur Islamic Development Bank memiliki kewenangan untuk mengatur syarat dan kondisi dari langganan dan pembayaran ke ibukota Bank. membayar kontribusinya terhadap modal Bank dan bersedia menerima syarat dan ketentuan sebagaimana dapat diputuskan oleh Dewan Gubernur IDB. Adapun mengenai modalnya, Besarnya Modal IDB sebagai berikut :

1. IDB didirikan dengan Modal Dasar (Authorized Capital Stock) sebesar ID 2 miliyar

terbagi dalam 200 ribu saham di mana masing-masing saham mempunyai nilai sebesar ID

10 ribu.

2. Modal yang ditempatkan (Subscribed Capital) sampai dengan akhir Desember 1990

adalah sebesar ID 1.960,86 juta dan modal yang disetor berjumlah ID 1.662,31 juta.

Akan tetapi sesuai dengan Keputusan rapat Tahunan ke-38 Dewan Gubernur, modal

dasar dari IDB dinaikkan menjadi ID 100 miliar dan modal berlangganan ID 50 miliar.

Islamic Development Bank (IDB) secara organisatoris terdiri dari:

1. Dewan Gubernur (Setiap Negara anggota diwakili oleh seorang Gubernur.Kekuasaan

tertinggi dipegang oleh Rapat Dewan Gubernur yang dipimpin oleh seorang Ketua

(Chairman) dan seorang atau lebih Wakil Ketua (Vice Chairman)

2.  Dewan Direktur Eksekutif (Kecuali 5 negara pemberi iuran keanggotaan terbesar,

negara anggota IDB lainnya dibagi menjadi 6 kelompok dan masing-masing

kelompok diwakili oleh seorang Direktur Eksekutif. Penunjukan seorang Direktur

Eksekutif diserahkan sepenuhnya kepada keputusan kelompok yag bersangkutan.)

3. Presiden dan Wakil Presiden  (Presiden IDB diangkat oleh Sidang Dewan Gubernur

untuk jangka waktu 5 tahun, apbila dianggap perlu sidang Dewan Gubernur IDB

dapat memperpanjang masa jabatan tersebut. Wakil presiden diangkat oleh Sidang

Dewan Direktur Eksekutif IDB atas usul Presiden IDB untuk jangka waktu 3 (tiga)

tahun. Jumlah Wakil Presiden IDB pada saat ini 3 (tiga) orang.)

4. Manajemen (Manajemen adalah pelaksana harian IDB yang dipimpin oleh presiden

dan Para Wakil Presiden. Di bawah Presiden adalah para Direktur dan staff

profesional)

Adapun mengenai presiden pertama Islamic Development Bank (IDB) sejak tahun 1975 ialah Dr Ahmad Mohamed Ali Al-Madani, dimana beliau lahir di arab Saudi pada tahun 1934.Setelah inisiatif dari almarhum Raja Faisal Bin Abdulaziz, ketika negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) memutuskan untuk mendirikan Islamic Development Bank, ia terpilih sebagai Presiden pertama. Pendidikannya, latar belakang dan pengalaman masa lalu membantunya untuk mendirikan basis yang kuat untuk misi Bank serta mengambil tantangan dalam mengelola IDB dan memperluas spektrum pembangunan dengan mengatasi berbagai masalah. Dr Ali melihat pembangunan dalam totalitasnya dan telah menyebar keterlibatan Bank di beberapa arah termasuk perdagangan, asuransi, sektor swasta, dll. Dr Ali tertarik untuk mengambil IDB ke dunia keunggulan dengan Visi  "Sebagai lembaga pembiayaan pembangunan utama dunia Islam, IDB diharapkan untuk mengambil peran utama, dan memang demikian, tidak hanya memberikan kontribusi terhadap mengoreksi citra negatif menghantui dunia Muslim, tetapi juga dalam mengatasi tantangan yang menakutkan yang dihadapi negara kita dan membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, dan juga bekerja untuk membangun citra positif tentang negara-negara anggota kami di arena dunia.” Visi ini bertujuan mengentaskan kemiskinan, memberantas buta huruf, menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat, memperkuat hubungan dengan sektor swasta, LSM, dan berjuang untuk penyebab pengembangan perempuan, dan lain-lain. Dia melihat pembangunan sebagai komprehensif dan terpadu fenomena yang harus terus dievaluasi dan dikoordinasikan. Dia berusaha bekerja sama dengan semua orang yang ingin berkontribusi untuk kehidupan yang lebih baik bagi semua manusia di desa global ini.

IMF (International Monetary Fund)
Tanggal pembentukan : 27 Desember 1945
Jenis : Organisasi Ekonomi Internasional
Kantor Pusat : Washington DC, Amerika Serikat (AS)
Bahasa resmi : Inggris, Perancis, dan Spanyol
Managing Director : Christine Lagarde
Organ Utama : Dewan Gubernur

IMF (International Monetary Fund) merupakan organisasi internasional yang bertanggung
jawab dalam mengatur sistem keuangan international dan menyediakan pinjaman kepada negara-
negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara.

IMF satu badan khusus dalam sistem Perserikatan Bangsa-bangsa yang didirikan berdasarkanperjanjian internasional pada tanggal 27 Desember 1945, dasar pembentukan IMF terjadi saat konferensi  Bretton Woods tahun 1944. Negara-negara peserta konferensi sepakat bahwa rencana dan aksi perlu segera disusun untuk mempromosikan pemulihan ekonomi dunia setelah Perang Dunia II. Sebagai usaha memperbaiki kerusakan ekonomi akibat Perang Dunia II. IMF berkantor pusat di Wangshiton DC, Amerika Serikat. Dalam organisasi IMF terdapat 188 negara yang menjadi anggota, yang berarti hampir semua negara di dunia tergabung dalam IMF.
Tujuan-tujuan IMF

1. Untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional melalui lembaga permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan kolaborasi tentang masalah moneter internasional.

2. Untuk memudahkan perluasan dan pertumbuhan yang seimbang dari perdagangan internasional, dan dengan demikian ikut mendukung pembinaan dan pemeliharaan tingkat kesempatan kerja maupun pendapatan riil yang tinggi dan pengembangan sumber daya produktif semua anggota sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi.

3. Untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar, untuk memelihara pengaturan pertukaran yang tertib di antara anggota, dan untuk menghindari depresiasi pertukaran yang kompetitif.

4. Untuk membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral dalam rangka menghormati transaksi berjalan antara anggota dan untuk menghapuskan pembatasan valuta asing yang menghambat pertumbuhan perdagangan dunia.

5. Untuk memberikan kepercayaan diri bagi para anggotanya dengan menyediakan sumber daya umum IMF yang tersedia bagi mereka dengan tetap menjaga keamanan sumberdaya secara memadai, sehingga mamapu memberi kesempatan kepada anggota untuk mengoreksi ketidaksesuaian dalam neraca pembayaran mereka tanpa mengambil langkah-langkah yang menghambat kemakmuran nasional atau internasional.

6. Sejalan dengan hal di atas, untuk memperpendek waktu dan mengurangi tingkat ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran internasional para anggota. Semua kebijakan dan keputusan IMF dibuat berdasarkan tujuan- tujuan yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

IMF bertanggung jawab kepada negara anggotanya, dan pertanggung-jawaban ini penting untuk efektifitasnya. Pekerjaan sehari-hari IMF dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif, yang mewakili 188 anggota IMF, dan sejumlah staf internasional terpilih di bawah kepemimpinan Direktur Pengelola dan tiga Wakil Direktor Pengelola, setiap anggota dari tim manajemen ini dipilih dari berbagai daerah di dunia. Kekuasaan Dewan Eksekutif untuk melaksanakan tugas IMF merupakan hasil dari pendelegasian oleh Dewan Gubernur yang merupakan lembaga pengawasan tertinggi dari IMF.

Organ-Organ di dalam IMF:

• Dewan Gubernur adalah kekuasan tertinggi yang memerintah IMF. Biasanya Dewan Gubernur tersebut bertemu sekali dalam setahun, pada Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia. Setiap negara anggota menunjuk seorang Gubernur, biasanya Menteri Keuangan Negara tersebut atau Gubernur Bank Sentral Negara dan seorang Gubernur Alternatif. Dewan Gubernur menentukan isu- isu kebijakan utama tetapi telah mendelegasikan pengambilan keputusan sehari-hari kepada Dewan Eksekutif.
• Interim Committee adalah suatu komite gabungan Dewan Gubernur IMF dan Bank Duniadisebut Komite Pembangunan yang menasihatkan dan melaporkan kepada para Gubernur tentang kebijakan pembangunan dan hal-hal lain yang penting bagi negara-negara berkembang. Dewan Eksekutif terdiri dari 24 Direktur Eksekutif, dengan Direktur Pengelola sebagai ketua. Dewan Eksekutif biasanya bertemu di markas besar organisasi di Washington, D.C tiga kali seminggu, dalam sesi sehari penuh, dan bahkan lebih sering kalau diperlukan.
• Dewan Eksekutif memilih Direktur Pengelola, yang selain berlaku sebagai ketua Dewan,adalah juga kepala staf IMF dan melaksanakan bisnis IMF di bawah arahan Dewan Eksekutif. Ditunjuk untuk masa jabatan lima tahun yang bisa diperpanjang, Direktur Pengelola dibantu oleh Wakil Direktur Pengelola Pertama dan dua Wakil Direktur Pengelola lainnya.
• Pejabat IMF adalah pegawai sipil internasional yang bertanggung jawab kepada IMF,tidak kepada pemerintah nasionalnya. 

Organisasi ini memiliki sekitar 2.800 pegawai yang dipilih dari 133 negara. Sekitar dua pertiga staf profesio nalnya adalah para ahli ekonomi. 28 departemen dan kantor IMF dikepalai oleh seorang direktur, yang melaporkan kepada Direktur Pengelola. Kebanyakan staf bekerja di Washington, walaupun sekitar 80perwakilan ditempatkan di negara-negara anggota untuk membantu memberi nasihat tentang kebijakan ekonomi. IMF mempunyai kantor penghubung di Paris dan Tokyo untuk melaksanakan hubungan dengan lembaga regional maupun internasional lainnya, serta dengan lembaga swadaya masyarakat. IMF juga memiliki kantor di New York dan Jenewa, terutama sebagai penghubung dengan lembaga lain di dalam sistem PBB.

ASEAN Central Bank Forum
Pada tanggal 4-5 November 1997 Deputi dari ASEAN bank sentral da otoritas moneter dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand mengadakan pertemuan perdana dari Central Bank Forum ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Direktur Kantor Regional untuk Asia dan Pasifik dari Dana Moneter Internasioal (IMF) dibantu pertemuan dalam langkah.Forum membahas kerangka kerja untuk menilai perkembangan ekoonomi dan keuangan di kawasan itu dengan maksud untuk memperkuat kerjasama moneter dan keuangan, dan untuk mengidentifikasi potensi resiko dan pilihan kebijakan dalam rangka mempromosikan stabilitas ekonomi dan keuangan di kawasan itu. Forum mempertimbangkan berbagai pilihan untuk
membangun pengaturan keuangan untuk melengkapi program penyesuaian IMF dan hubungan pengaturan tersebut dengan inisiatif pembiayaan regional lainnya saat ini sedang dibahas.Pembentukan Central Bank Forum ASEAN meresmikan sejarah panjang konsultasi informal dan kerja sama yang telah ada di antara bank-bank sentral. Perkembangan terakhir di pasar keuangan menunjukkan kebutuhan untuk dialog kebijakan yang lebih formal dan multilateral antara bank sentral ASEAN dan otoritas moneter untuk membahas isu-isu kebijakan umum dan keprihatinan dan mempromosikan kebijakan yang memastikan stabilitas harga, terdengar sistem keuangan dan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan di wilayah tertentu. Forum akan bertemu secara teratur untuk membahas perkembangan ekonomi dan keuangan regional dalam konteks global. Melalui Forum, anggota akan berbagi pengalaman yang akan membantu mengantisipasi resiko ekonomi dan keuangan dan pertukaran bantuan teknis dan saran kebijakan, dimana tepat, pada kemungkinan solusi untuk masalah ekonomi dan keuangan. ASEAN Central Bank Forum juga akan membahas berbagai pilihan untuk mendorong posisi ASEAN umum dalam hubungan dengan lembaga-lembaga internasional dan regional lainnya.

PT Perikanan Nusantara

PT. Perikanan Nusantara (Persero) dibentuk berdasarkan PP No. 21 Tahun 1998, dari hasil penggabungan 4 (empat) BUMN Perikanan yaitu : yang ditetapkan melalui RUPS Luar Biasa pada tanggal 27 Oktober 2005.
Percetakan Negara Republik Indonesia telah berdiri sejak zaman pemerintahan Belanda pada tahun 1809 dengan nama "Lands Drukkerij". Seperti halnya dinegara-negara lain maksud didirikannnya Perum Percetakan Negara (Government Printing Office) adalah untuk mencetak dokumen negara yang pada waktu itu tugas adalah mencetak "State Gazette". Di Indonesia State Gazette disebut Berita Negara dan Lembaran Negara beserta tambahannya. Hampir semua Negara mempunyai institusi pencetakan negara yang tugas utamanya adalah mencetak dokumen negara khususnya Berita Negara. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia Perum Percetakan Negara mendapatkan tugas antara lain untuk mencetak ORI (Uang Republik Indonesia), dan mendapatkan tugas untuk melaksanakan pembuatan Berira Negara (State Gazeete) Republik Indonesia yang pertama kalinya dan sekarang disebut dengan nama Berita Negara. Dalam perjalanannya hidup perusahaan ini selalu mengikuti sejarah bangsa Indonesia. Sedangkan Pencetakan Uang sekarang dilakukan oleh Perum Peruri. Sebelum namanya berubah menjadi Percetakan Negara Republik Indonesia (1950), Perum PNRI ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada tahun 1942 namanya adalah "Gunseikanbu Inatsu Koja(GIK). Kemudian pada tahun 1945 berubah menjadi Percetakan Republik Indinesia (PRI). Melalui sebuah Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 1991, PNRI menjadi sebuah Perusahaan Umum (Perum) milik negara, yang mengemban fungsi, baik sebagai pendukung pembangunan nasional (agent of development) maupun sebagai unit ekonomi (profit center).
Saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.133 Tahun 2000 Pasal 7, maksud dan tujuan perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dengan cara mengadakan usaha di bidang percetakan, dan jasa grafika lainnya serta multimedia.
Perum PNRI tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang cetakan yang berisi dokumen resmi negara seperti state gazette dan produk informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan, saat ini sesuai dengan perkembangan pemesaran dan manajemen, Perum PNRI melayani juga produk percetakan umum yang diterima dari BUMN, swasta maupun masyarakat luas pada umumnya.
Produk-produk yang dibuat Perum Percetakan Negara RI diantaranya adalah:

• Berita Negara
• Tambahan Berita Negara
• Buku-buku peraturan, baik departemen maupun non departemen
• Lembaran Negara
• Tambahan Lembaran Negara
• Surat suara pemilu
• Formulir sensus
• Naskah soal ujian
• Laporan-laporan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
• Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga
• Buku Raport
• Buku Kitab Peraturan Perundang Undangan RI 1946 s.d 2004
• Lagu Koleksi Lokananta