Disini saya akan mengidentifikasi sebuah kegiatan produksi manakah yang bisa dikatakan sebagai Perusahaan dengan mengaitkan kegiatan produksi tersebut dengan unsur - unsur yang terdapat di dalam sebuah Perusahaan. Unsur - unsur Perusahaan diantaranya sebagai berikut :

• Badan usaha
• Kegiatan dalam bidang perekonomian
• Terus menerus
• Bersifat tetap
• Terang-terangan
• Keuntungan dan atau laba
• Pembukuan 

Pak Tam, adalah salah satu warga Etnis Tionghoa yang berdomisili di Tulungagung dan membuka Toko grosir dan eceran yang bernama Toko Nusa Indah di jalan Basuki Rahmat tepatnya. Kebetulan orang tua saya langganan berbagai jenis snack dan minuman ringan di toko Nusa Indah tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk mewawancarai Pak Tam guna memenuhi tugas Sosiologi Hukum.
Berikut ini adalah perbincangan kami selama beberapa menit ;

Nasiruddin : "Pak Tam, Bagaimana Bapak bisa mendirikan toko Nusa indah ini dan menentukan snack dan minuman ringan yang akan dijual ?"

Pak Tam : "Sebetulnya saya itu bukan pemilik asli dari toko ini, jadi dulu ada seorang wanita yang mempunyai toko ini dan mengangkat saya sebagai anak angkatnya dan dipercayakan untuk memegang toko ini sampai sekarang."

Nasiruddin : "Apakah karyawan Bapak hanya orang orang etnis Tiongkok atau apa ada juga sebagian orang pribumi ?"

Pak Tam : “Kalau dari bagian administrasi orang orang dari kerabat saya dan juga beretnis sama, ada orang jawa tetapi hanya bagian gudang dan mengangkat barang yang mau diantar ke pelanggan tetapi orang tionghoa juga ada. Jadi kami tidak melakukan recruitmen hanya orang orang beretnis tertentu saja, melainkan dari kerja keras mereka dan kemauan untuk bekerja.”

Nasiruddin : “Pak bagaimana pendapat anda mengenai rasisme orang-orang pribumi yang berpendapat bahwa “Lindungi Pribumi atau Revolusi. Pribumi lebih berharga di Mata Allah. Pribumi Harus Lebih Kaya Materi” ?”

Pak Tam : “Mungkin saya tidak mau berspekulasi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “Lindungi Pribumi atau Revolusi. Pribumi lebih berharga di Mata Allah. Pribumi Harus Lebih Kaya Materi”, tetapi ada satu hal bahwa kami itu tidak menghambat orang-orang pribumi dalam mencari rezeki, dan saya sebagai orang tionghoa harus berjuang untuk mencapai kemakmuran. Setiap hari saya harus bangun jam 04.30 pagi dan tidur jam 02.30 malam, termasuk sabtu dan minggu. Jadi kami itu tidak ada hubungannya sama sekali atas rezeki mereka, Ini hak kami sebagai warga indonesia, saya lahir di indonesia, berusaha di sini, dan keluarga saya hidup dari negara ini pula.“

Nasiruddin : “Bagaimana Bapak memandang dan mensikapi fenomena diskriminasi etnis Tionghoa saat ini?”

Pak Tam : “Di Indonesia sudah punya undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Oleh karena itu segala bentuk perlakuan diskriminasi adalah perbuatan yang melanggar hukum. Orang-orang yang masih melakukan tindakan berbau diskriminasi adalah orang yang picik dan hatinya kerdil. Diskriminasi tak hanya dialami oleh satu etnis atau kelompok saja. Tentu hal ini kita sesalkan. Disinilah perlunya peran lembaga formal untuk menjamin terlaksananya kehidupan bermasyarakat anti diskriminasi.”

Nasiruddin : “Meski sudah ada aturan hukum anti diskriminasi, ternyata masih saja terjadi diskriminasi pada warga Tionghoa. Bagaimana Bapak bisa mengantisipasi hal ini ?”

Pak Tam : “Tiap orang punya perannya masing-masing. Kita juga tentu perlu menjaga sikap sebagai bagian dari masyarakat dan andai kata masih terjadi diskriminasi, kita wajib untuk proaktif mengadukan hal tersebut melalui saluran-saluran pengaduan yang disediakan berbagai lembaga, baik lembaga formal maupun berbagai LSM yang peduli atas masalah diskriminasi ini.”

Nasiruddin : “Pak apakah ada kerabat bapak yang menjadi PNS saat ini, dan bagaimana pendapat Bapak terkait ada/tidaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang berlatar belakang warga keturunan Tionghoa di daerah Tulungagung dan apakah ada diskriminasi dalam setiap penerimaan/rekrutmen CPNS ?.”

Pak Tam : “Sejauh ini tidak ada kerabat yang bekerja sebagai PNS, kebanyakan kerabat memilih untuk membuka usaha sendiri. Kalau mengenai PNS yang berlatar belakang warga keturunan Tionghoa di daerah Tulungagung saya kurang tau, tapi ada kok dokter di RSUD dr. Iskak sudah PNS yang beretnis Tionghoa, asal memenuhi kualifikasi administratif dan lolos seleksi karena setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama untuk mengabdi sebagai PNS, tidak terkecuali warga nonpribumi yang berstatus WNI. Asal mereka memiliki kapasitas, kenapa tidak. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi contoh yang baik, karena meski ia salah satu dari warga keturunan yang berkesempatan menjadi kepala daerah di DKI Jakarta, Ahok tidak pandang bulu jika sudah bicara aturan dan konstitusi, tidak peduli apakah yang dihadapai warga Tionghoa atau bukan. Untuk wilayah Tulungagung semoga tidak ada unsur diskriminasi tentang persoalan rekrutmen CPNS yang beretnis Tionghoa.”

Nasiruddin : “Pak, apakah bapak mempunyai SBKRI, sebagai bukti bahwa Bapak adalah warga negara Indonesia yang secara hukum sah, untuk mengurus berbagai macam surat-surat keperluan. ?”

Pak Tam : “Saya tidak memilikinya, yang mempunyai SBKRI hanya orang tua saya, pada waktu tahun 90-an kalo engga salah itu anak-anak keturunan dari orang Tionghoa pemegang SBKRI cukup menyertakan SBKRI orang tua sebagai bukti mereka adalah WNI. Dulu kata Ayah saya mengurus SBKRI hingga jutaan dan keluarnya itu lama sekali hampir 20 tahun, dan harus melalui proses yang panjang pula, ke kantor lurah lah, ke setneg lah, ribet dah. Tapi dengan dihapuskannya SBKRI pada tahun 1996 banyak warga keturunan Tionghoa menyambut dengan gembira termasuk saya juga. Walaupun mereka sebagian banyak yang sudah punya tetapi dengan adanya penghapusan SBKRI warga keturunan merasa tidak didiskriminasi terhadap etnis tertentu. Tapi walaupun tidak berlakunya SBKRI Bikin KTP dan sejenisnya pun susah, dipersulit, harus bayar ini itu. Termasuk saat buka usaha. Orang pribumi berpikir kami kaya. Saat kami mulai merintis usaha, kami sudah dimintai jatah… “

Nasiruddin : “Bapak, Mungkin ada yang ingin disampaikan agar warga Indonesia terutama warga Tulungagung agar rasisme tidak sampai ke anak cucu mereka dan tidak membenci warga keturunan Tionghoa ?.”

Pak Tam : “Semua orang yang ber-KTP Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Semua wajib mencintai dan menjunjung tinggi kedulatan Indonesia. Jangan mau dipecah belah oleh isu-isu SARA. Agama boleh beda, suku dan ras boleh beda, tapi saya adalah warga Indonesia seperti kalian juga, para mahasiswa jangan sampai diracuni dengan pikiran-pikiran yang memecah belah bangsa. Adik-adik  mahasiswa, kalau masih studi saja sudah berpikir RASIS, apalagi kalau nantinya kalian sudah menjadi pejabat publik di negeri ini. Bisa-bisa etnis Tionghoa akan di GENOSIDA. Anak keturunan Belanda Arab jadi idola, tapi saya yang keturunan Cina-Melayu malah dihina. Hahaha jadi demikian pesan saya. Semoga warga Indonesia yang masih Rasis cepat tersadarkan.”

Bahwa setiap warga negara Indonesia itu seharusnya dilayani oleh pemerintah secara adil dan disama ratakan menurut kemampuan mereka, kasian kan jika etnis Tionghoa harus didiskriminasi, dengan dipersulitnya membuat KTP dan surat-surat lainnya, karena tidak semua etnis Tionghoa kaya, ada juga yang miskin.

Apakah UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah efektif dalam melindungi hak-hak anak selama ini ? Hukum sebagai pelayan masyarakat, dengan dibuatkan undang-undang khusus tentang perlindungan Anak, diharapkan si Anak bisa berekspresi menurut perkembangan otaknya. Namun masih banyak orang tua yang mendidik anak dengan cara kekerasan, bukan hanya fisik, kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan psikis, jika anak sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (coping mechanism) seperti bulimia nervosa(memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, anorexia (takut gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan untuk melakukan bunuh diri. Kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri. Padahal hak anak itu mendapat perlindungan diskriminasi, seksual, penganiayaan fisik maupun psikis. Mau dibawa kemana negara ini jika para penerus bangsa dirusak ? Padahal para generasi muda lah yang nantinya akan merubah dunia, yang akan membuat negara ini lebih baik.


Dulu mungkin sebelum undang-undang ini disahkan banyak murid murid SD-SMA ditempeleng karena telah melakukan sebuah salah atau kelalaian. Pernah nih saya waktu itu masih SD pada saat ujian saya tidak membawa yang namanya pensil untuk mengisi sebuah lembar jawaban guru saya pun agak kesal mungkin, tidak tanggung tanggung punggung saya digampar sampai saya terdorong dan jatuh. 

Apa yang diungkapkan dalam pasal 13 ayat (1) di atas kembali ditegaskan dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Dengan adanya UU Perlindungan Anak, guru di sekolah tidak lagi berani memberikan hukuman kepada anak. Guru takut karena sanksi hukumannya tidak main-main. Mengenai sanksi hukuman terhadap tindakan penganiayaan anak tertuang dalam pasal 80. Di sana dinyatakan:

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Disini hukum merupakan alat untuk merekayasa masyarakat dan merubah masyarakat secara langsung.agar semua masyarakat lebih care terhadap anak dan tidak perlu lagi melakukan kekerasan terhadap anak karena didalam UU sudah ditulis sejelas jelasnya sanksi yang diberikan. 

Sekalipun UU Perlindungan Anak sudah diundangkan, ternyata tindakan memberi hukuman, yang masuk kategori penganiayaan, masih kerap terjadi. Kasus terakhir adalah kasus penamparan oleh oknum guru terhadap siswi SD Harmoni di Batam. Dikatakan bahwa bekas tamparan itu meninggalkan luka lebam di pipi anak kecil itu sehingga dia jadi trauma ke sekolah. Orang tua sudah melaporkan kasus itu ke polisi.

Sumber: https://docs.google.com/file/d/0B4pJL_-q9s1fbmxjOFFTZEZpU0k/view

Kasus pertama :

VIVAnews - Sadis. Lantaran tak diberi uang, DS (40 tahun), tega membakar istrinya. Susi Hikmah (39 tahun), hari ini, Senin 15 Desember 2014, menghembuskan napas terakhir setelah berjuang untuk hidup sejak peristiwa memilukan tiga hari lalu.

Nyawa Susi tak bisa diselamatkan setelah tubuhnya hangus terbakar hingga 80 persen. Jasad Susi dibawa ke rumah duka di Kampung Waruga, Desa Bina Karya, Kecamatan Banyuresmi, Garut, setelah dirawat di RSUD Dr. Slamet, Garut.

Keluarga Susi, termasuk anak-anaknya yang masih kecil, sangat terpukul setelah ditinggal orang yang dicintainya itu untuk selamanya. Husni Mubarok, Mukti Hikmatul dan Falah Husein, tak kuasa melihat ibunya tak bernyawa.

Keluarga berharap, DS dihukum seberat-beratnya. Pasalnya, setelah diamankan polisi, DS juga mengancam akan membunuh semua keluarga Susi.

"Pokoknya kami minta supaya DS dihukum seberat-beratnya, karena sudah tega membunuh istrinya sendiri juga mengancam akan membunuh keluarga kami," ujar Hj. Enok, kakak Susi.

Enok bersedia untuk merawat dan menyekolahkan anak-anak adiknya yang masih kecil-kecil itu.

Sebelum dimakamkan di tempat pemakaman keluarga, jasad Susi terlebih dulu disalatkan di masjid dekat rumah.

Suami kejam itu kini sudah ditahan di Mapolres Garut. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Dadang Garnadi, mengatakan motif DS membakar istrinya lantaran tak diberi uang untuk membeli kendaraan.

Pelaku kini terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati.

Kasus kedua:

VIVA.co.id - IH, anggota DPR dari Fraksi PPP terancam dipecat jika terbukti melakukan penganiayaan terhadap T, pembantu rumah tangga (PRT) dan baby sitter yang bekerja di rumahnya.
"Kami di MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) tidak berbicara mengenai pembuktian di ranah pidana. Kami hanya bicara pembuktian di tingkat pelanggaran kode etik," kata Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang usai bertemu Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2015.
Junimart mengatakan, ada tiga tahapan pelangggaran yaitu jika pelanggaran itu ringan, maka diberikan teguran secara lisan dan tertulis. Kalau sedang, jika dia menjabat sebagai salah satu pimpinan di alat kelengkapan dewan maka ia akan dicopot. Sementara, kalau pelanggaran berat diberhentikan selama tiga bulan dan atau diberhentikan secara permanen.
Menurut dia, MKD akan memeriksa IH dan dapat menyelesaikan tanpa menunggu hasil dari putusan pengadilan. "Kami bisa bersikap karena di peraturan DPR nomor 2 Tahun 2015 tidak diatur harus menunggu  keputusan kalau itu pidana, sampai inkrah tidak diatur itu."
Sebelumnya, seorang PRT berinisial T melaporkan anggota DPR berinisial IH dan istrinya yang merupakan majikannya. Dia mengadu ke polisi karena mengaku dianiya oleh majikannya di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Pusat.

Dalam laporannya, T yang bekerja sebagai pembantu sekaligus baby sitter itu tidak pernah diijinkan ke luar rumah sejak awal bekerja pada Mei 2015. Bahkan, handphone dan Kartu Identitas korban disita. Tak hanya itu, dalam laporan bernomor LP/3993/IX/2015/PMJ/Ditreskrimum tanggal 30 September lalu, T menuangkan keterangan jika dirinya kerap mendapatkan kekerasan fisik dari majikannya tersebut.

Tabel Perbandingan

Kasus	Pidana yang dilakukan	Nama Korban	Kerugian		Perlakuan Aparat	Fasilitas saat hukum berlangsung
			Materiil	Immateriil
I (Lapisan Bawah)	Pembunuhan	Susi Hikmah (39 tahun)	-	Keluarga merasa kehilangan sesosok orang yang dicintainya	Terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati.	Terdakwa ditahan di Mapolres Garut. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Dadang Garnadi, mengatakan motif DS membakar istrinya lantaran tak diberi uang untuk membeli kendaraan.
II (Lapisan Atas)	Penganiayaan	Inisial T, PRT	-	Korban ketakutan	Jika pelanggaran ringan maka hanya diberi teguran lisan. Kalau sedang, jika dia menjabat sebagai salah satu pimpinan di alat kelengkapan dewan maka ia akan dicopot. Sementara, kalau pelanggaran berat diberhentikan selama tiga bulan dan atau diberhentikan secara permanen.	MKD akan memeriksa IH dan dapat menyelesaikan tanpa menunggu hasil dari putusan pengadilan.

Tulungagung ... adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur.

Yeah ! Hmm tapi kali ini saya tidak berbicara soal kekayaan alam ataupun penduduknya ... akan tetapi saya menulis untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum  kasus yang mungkin agak membuat bulu kuduk pembaca merinding, Bagaimana tidak pelaku perampokan yang terjadi di Blitar ternyata terdapat beberapa warga dari Tulungagung dan yang paling ngeri lagi para perampok tersebut diduga ABG Tujuh Belas Tahun. Dengan menenteng senpi rakitan jenis makarov dan bercadar, hmmm wih bocah seumuran saya sudah berlagak bak Gangster dijalanan ibukota Washington D.C..

Menurut informasi dari tetangga sekitar 3 dari 5 Perampok berasal dari Tulungagung, Tiga pelaku tersebut bernama Gaguk Susanto (20) warga Dusun Krajan RT 06 RW 01 Desa Sidem Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, Nizar Ismail alias Bejo (20) warga Dusun Krajak RT 02 RW 02 Desa Gondang Kecamatan Tulungagung, dan Andri Sasongko alias Koko (17), warga Dusun Krajan Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

Tiga pelaku perampokan Toko Emas Janoko di Pasar Kutukan, Desa Slorok, Kecamatan Garum Blitar pada (12/8) lalu ditangkap. Ketiga pelaku ini diamankan ke Mapolres Blitar, Rabu (9/9).




"Tiga pelaku sudah diamankan, sedangkan kini pihak kepolisian masih mengejar pelaku lainnya," kata salah satu warga Gondang yang enggan disebutkan namanya saat saya temui dikediaman rumahnya.

Selama pengejaran, polisi mengobok-obok hingga wilayah timur Jawa Timur. Selain itu Reskrim Polres Blitar juga bergerak ke Kalimantan Selatan.

Dalam penyidikan terungkap, aksi perampokan spesialis toko emas ini sudah mereka lakukan sebanyak 5 kali di wilayah Ponorogo, Blitar serta wilayah Kediri.

Mereka melakukan aksi perampokan terakhir di toko Janoko, Garum Kabupaten Blitar pada Agustus lalu, mereka membawa kabur 5 kg Emas. Saat diamankan, mereka mengaku sudah melebur 2 kg emas dan sudah dijual dengan nominal Rp 250 juta, dan sisanya belum sempat dilebur.

Warga sekitar mengaku resah dengan adanya perompak di sekitar tempat tinggal mereka, kawatir dengan anak anaknya nanti menjadi bibit bibit penjahat. hal yang sedemikian rupa tersebut bisa diatasi apabila anak anak di Indonesia mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan edukasi sampai ke pelosok desa, tapi tidak menutup kemungkinan terjadinya kejatahan ya setidaknya para pelaku kejahatan berkurang dan hingga akhirnya habis sampai ke akar akarnya ...

 Sebelum menentukan Solidaritas dari segi Teori Emile Durkheim ada baiknya kita mengetahui Teorinya terlebih dahulu. Solidaritas secara etimologi adalah kesetiakawanan atau kekompakkan. Jadi solidaritas adalah rasa kebersamaan dalam suatu kelompok tertentu yang menyangkut tentang kesetiakawanan dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama. Pembagian solidaritas dalam kelompok sosial dapat diklasifikasikan dengan pandangan-pandangan tertentu, salah satunya kelompok sosial diklasifikasikan menurut rasa solidaritas antar anggotanya. Sehingga secara umum, solidaritas dapat dibagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik adalah masyarakat / suatu kelompok social yang didasar-kan pada kesadaran kolektif, kebersamaan, dan hukum yang berlaku bersifat menekan. Dalam solidaritas mekanik ada totalitas kepercayaan dan sentiment-sentimen bersama yang ada pada masyarakat yang sama. Individualitas tidak berkembang karena kehidupan masyarakat lebih berorientasi pada konformi-tas (kepentingan bersama). Ciri khas dari solidaritas mekanik adalah solidari-tas didasarkan pada tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentiment, dan kebersamaan mencapai kepentingan bersama. Solidaritas organic adalah masyarakat / suatu kelompok social yang didasar- kan pada saling ketergantungan antar anggota dan spesialisasi pembagian kerja dengan hukum yang berlaku bersifat restitutive / memulihkan. Dalam solidaritas organic motivasi anggotanya sebagian besar karena ingin menda-patkan upah / gaji yang diterima sebagai imbalan atas peran sertanya dalam kelompok. Solidaritas organic muncul karena adanya pembagian kerja / spe- sialisasi sehingga saling ketergantungan antar anggota sangat tinggi. Desa Gondang jika dilihat dari Teori Emile Durkheim merupakan Masyarakat yang didasarkan saling ketergantungan antar satu sama lain dan spesialisasi pembagian kerja yang tinggi, hukum yang berlaku bersifat Restitutive / memulihkan atau disebut Solidaritas Mekanik. Jadi maksutnya Masyarakat Gondang Berprofesi bermacam macam atau Heterogen, Di kediaman si A dia bekerja sebagai pandai besi, sebelahnya lagi si B seorang pengacara, sedangkan si C membuka usaha Toko Sembako. Apabila tetangganya disatroni pencuri dan menggondol habis barang elektronik seisi rumah maka tetangga lainnya tidak heboh apalagi harus sampe bawa bawa peralatan masak segala lagian pencurinya udah kabur dari pada ngejar mending lapor ke polisi, dan sebagian dari mereka mencoba memulihkan keadaan si korban. Dari ciri ciri solidaritas Masyarakat Gondang lebih relevan ke Solidaritas mekanik.  -(mrn)